Bawaslu Kabupaten Banjarnegara Hadiri Musyawarah Cabang DPC PKB Banjarnegara
|
Banjarnegara-Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara menghadiri Pembukaan Musyawarah Cabang Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Banjarnegara dengan tema “Hijaukan Banjarnegara Untuk Masa Depan Lebih Baik” pada hari Sabtu, (18/04/2026).
Pembukaan Musyawarah cabang ini dihadiri oleh Wakil Ketua Umum DPP PKB, Ketua DPW PKB Jawa Tengah, Bupati Banjarnegara, Pengurus DPC, DPAC, Badan Otonom dan lembaga dibawah naungan PKB Banjarnegara, Anggota Komisi Pemilihan Umum Banjarnegara, Ketua Bawaslu Kabupaten Banjarnegara, Wakil Kepala Kepolisian Resor Banjarnegara, Komandan Komando Distrik Militer 0704 Banjarnegara, serta seluruh ketua atau pimipinan partai politik di Banjarengara.
Acara berlangsung khidmat, diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an oleh dua orang penyandang disabilitas. Qoriah Sitatun Warniasih, yang seorang tuna netra, melantukan ayat suci Al-Qur’an dengan mengandalkan jari jemarinya untuk membaca tulisan braile, sementara rekannya, Ilham Lutfi Aditya, yang seorang tuna rungu, menerjemahkan ayat yang dibacakan dengan bahasa isyarat. Momen ini menunjukkan keberpihakan PKB terhadap inklusivitas.
Ketua DPC PKB Banajrnegara, Wakhid Jumali, menyampaikan bahwa kehadiaran kaum disabilatas tersebut menunjukkan bahwa PKB berkomitmen terhadap inklusivitas.
“Langkah ini merupakan wujud nyata dari visi inklusivitas PKB Banjarnegara. Kami ingin menegaskan bahwa dalam perjuangan politik, seluruh warga negara memiliki kedudukan setara. Bagi kami, kaum disabilitas memiliki potensi luar biasa yang wajib diberikan ruang seluas-luasnya untuk berkembang” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Banjarnegara, Rinta Arief Laksono dalam kesempatan tersebut menegaskan pentingnya pelaksanaan Musyawarah Cabang sebagai bagian dari proses demokrasi internal partai yang transparan dan akuntabel. “Bawaslu Kabupaten Banjarnegara mendukung setiap proses demokrasi internal partai politik agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menjunjung tinggi prinsip transparansi, serta tetap menjaga nilai inklusivitas sebagai bagian dari penguatan demokrasi yang berkualitas,” ungkapnya.
Musyawarah Cabang ini merupakan forum tertinggi cabang untuk melakukan evaluasi program yang telah dilakukan, menyusun program yang akan dilakukan serta terbentuknya kepengurusan baru.
