IKP Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 Resmi diluncurkan, Banjarnegara Kategori Sedang
|
JAKARTA-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia telah resmi meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu yang merupakan instrumen deteksi dini dari potensi kerawanan dalam melangsungkan Pemilu atau Pilkada. Adanya IKP ini diharapan segala bentuk potensi kerawanan dapat diantisipasi, diminimalkan, dan dicegah. Acara berlangsung di Redtop Hotel & Convention Center, Jakarta, (16/12/2022)
Dalam acara tersebut dihadiri oleh seluruh Anggota Bawaslu Provinsi se Indonesia, dan Koordinator Divisi Pencegaha, Parmas, dan Humas Bawaslu Kabupaten/Kota se-Indonesia besertastaf. Dalam penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu dan Pilkada 2024 ada empat dimensi yang menjadi focus utama dalam penyusunan IKP Pemilu dan pemilihan serentak 2024 yaitu Konteks Sosial Politik, Penyelenggaraan Pemilu, Kontestasi, dan Partisipasi dimana masing-masing dimensi tersebut memiliki masing-masing sub dimensi dan indikator yang harus diisi.
Secara umum, di Kabupaten Banjarnegara memiliki Indeks Kerawanan Pemilu dengan kategori sedang dengan skor secara umum yaitu 25,68. Dimensi penyelenggaraan pemilu menjadi dimensi paling tinggi dalam mempengaruhi lahirnya kerawanan pemilu dengan skor 34,93. Selain di Kabupaten Banjarnegara dimensi penyelenggaraan pemilu juga menjadi dimensi paling tinggi di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Dimensi selanjutnya yang berpotensi besar dalam mempengaruhi kerawanan pemilu di Kabupaten Banjarnegara yaitu Sosial Politik dengan skor 34,09, kemudian dilanjutkan dengan dimensi kontestasi dengan skor 12,84, terakhir dimensi yang potensinya paling minim dalam melahirkan kerawanan pemilu adalah dimensi partisipasi dengan skor 0. Besarnya kontribusi dimensi penyelenggaraan pemilu terhadap potensi terjadinya kerawanan di Pemilu ini tidak lepas dari subdimensi yang ada di dalamnya setidaknya ada lima sub dimensi dalam dimensi penyelenggaraan Pemilu yakni hak memilih, pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, ajudikasi dan keberatan, dan pengawasan pemilu. Dari kelima subdimensi ini, tercatat paling banyak menyumbangkan angka kerawanan yaitu pada subdimensi adjudikasi dan keberatan dan pemungutan suara.
Merujuk hasil temuan dan riset dari hasil IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 ini, Badan Pengawas Pemilu mencatat sejumlah isu strategis yang harus menjadi perhatian Bersama, terutama oleh penyelenggara pemilu sebagai upaya membawa proses pelaksanaan pemilihan umum 2024 yang lebih terbuka, jujur, dan adil.
- Netralitas penyelenggara pemilu harus dijaga, dirawat, dan dikuatkan untuk meningkatkan kepercayaan public sekaligus merawat harapan public akan proses pemilihan umum yang lebih kredibel dan akuntabel.
- Intensitas penggunaan media sosial yang makin meningkat, tentu membutuhkan Langkah-langkah mitigasi secara khusus untuk mengurangi dampak politik dan kerawanan yang terjadi dari dinamika politik di dunia digital.
- Pemenuhan hak memilih dan dipilih tetap harus dijamin sebagai bagian dari upaya melayani hak-hak warga negara, terutama dari kalangan perempuan dan kelompok rentan.
