Bawaslu Banjarnegara dan Dispermades PPKB Harmonisasi PKS, Perkuat Demokrasi Desa dan Pencegahan Politik Uang

BANJARNEGARA – Bawaslu Kabupaten Banjarnegara menggelar rapat harmonisasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dispermades PPKB) Kabupaten Banjarnegara, Kamis (29/10/2026). Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi antarlembaga dalam mendukung pendidikan demokrasi, pencegahan politik uang, dan pengawasan partisipatif di tingkat desa.

Rapat dihadiri pimpinan Bawaslu Kabupaten Banjarnegara, Kepala Sekretariat, serta para Kepala Subbagian. Sementara itu, Dispermades PPKB diwakili Sekretaris Dinas, Moh. Julianto, Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Teguh Hartato, beserta jajaran.

PKS yang diharmonisasi mengatur tentang “Sinergi dan Kolaborasi untuk Mendukung Pendidikan Demokrasi dan Politik, serta Pengawasan Partisipatif di Kabupaten Banjarnegara.” Kerja sama tersebut merupakan tindak lanjut Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dan Bawaslu Kabupaten Banjarnegara yang telah disepakati pada 9 Oktober 2025.

Ruang lingkup kerja sama mencakup sosialisasi pengawasan partisipatif, pengembangan program Desa Anti Politik Uang dan Desa Pengawasan, dukungan koordinasi dengan pemerintah desa dalam pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), serta penyebarluasan informasi mengenai ketentuan netralitas kepala desa dan perangkat desa dalam Pemilu dan Pemilihan.

Ketua Bawaslu Kabupaten Banjarnegara, Rinta Arief Laksono, menegaskan bahwa harmonisasi PKS diperlukan untuk memastikan kerja sama memiliki landasan yang jelas dan dapat dilaksanakan sesuai kewenangan masing-masing lembaga.

“Harmonisasi ini bertujuan memperkuat kualitas demokrasi di tingkat desa. Kerja sama yang dibangun harus sah, efektif, terukur, dan tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi diwujudkan melalui kegiatan nyata yang bermanfaat bagi masyarakat,” tegas Rinta.

Menurutnya, keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat menjadi unsur penting dalam memperluas jangkauan pendidikan demokrasi sekaligus meningkatkan kesadaran pengawasan partisipatif.

Sementara itu, Sekretaris Dispermades PPKB, Moh. Julianto, menyambut positif rencana kerja sama tersebut. Ia berharap kolaborasi kedua lembaga memberikan perhatian khusus pada upaya pencegahan politik uang di lingkungan masyarakat desa.

“Kami menyambut baik kerja sama ini. Harapannya, pencegahan politik uang menjadi salah satu fokus utama agar terbangun demokrasi yang sehat dan menghasilkan pemimpin yang sehat,” ungkap Julianto.

Melalui harmonisasi tersebut, kedua lembaga diharapkan dapat menyusun langkah kerja yang terarah, terukur, dan berkelanjutan untuk memperkuat pengawasan partisipatif serta mewujudkan demokrasi desa yang berintegritas.