Bawaslu Banjarnegara Ikuti Kick Off Ngabuburit Pengawasan 2026, Perkuat Spirit Kelembagaan
|
Banjarnegara — Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Kabupaten Banjarnegara mengikuti kegiatan Kick Off Ngabuburit Pengawasan Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI secara daring, Senin (23/02/2026). Kegiatan bertema “Penguatan Spirit Kelembagaan Bawaslu” ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen dan semangat kelembagaan di masa non-tahapan pemilu.
Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, dalam sambutannya menegaskan bahwa demokrasi merupakan proses yang tidak pernah selesai dan membutuhkan pengawasan berkelanjutan.
“Demokrasi adalah the never ending journey, suatu perjalanan yang tidak bisa berhenti,” ujar Bagja saat membuka kegiatan di Gedung Bawaslu, Jakarta.
Ia menambahkan, keberadaan Bawaslu merupakan amanat undang-undang untuk memastikan seluruh proses demokrasi berjalan sesuai ketentuan. Bawaslu memiliki peran sebagai pemantau, supervisor, sekaligus pengawas terhadap seluruh tahapan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan masyarakat.
Menurutnya, meskipun tahapan pemilu telah berakhir, pengawasan terhadap proses demokrasi harus tetap berjalan secara berkelanjutan.
Lebih lanjut, Bagja juga mengingatkan bahwa ke depan tugas Bawaslu akan semakin kompleks, terutama setelah adanya penguatan kelembagaan melalui putusan Mahkamah Konstitusi.
Ia pun mengajak seluruh jajaran Bawaslu untuk menjadikan momentum Ramadan sebagai sarana refleksi dan perbaikan diri, termasuk membuka diri terhadap berbagai kritik dari masyarakat.
“Kita harus belajar mendengarkan kritik, baik yang membangun maupun yang pedas, demi memperbaiki kelembagaan,” tegasnya.
Bagja berharap kegiatan Ngabuburit Pengawasan ini tidak hanya menjadi ajang penguatan internal, tetapi juga mampu mempererat hubungan antara Bawaslu dan masyarakat, serta memperkuat komitmen bersama dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.
Partisipasi Bawaslu Kabupaten Banjarnegara dalam kegiatan tersebut menunjukkan kesiapan jajaran untuk terus meningkatkan kapasitas, soliditas, dan integritas dalam menjalankan tugas pengawasan demokrasi.