Bawaslu Banjarnegara Perkuat Strategi Menggerakkan Kader Pengawas Partisipatif

BANJARNEGARA – Bawaslu Kabupaten Banjarnegara mengikuti diskusi daring Literasi Pojok Pengawasan (LPP) Volume 21 yang diselenggarakan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Senin (5/10/2026). Seluruh pimpinan, Kepala Sekretariat, serta Kasubbag Pengawasan Pemilu dan Humas mengikuti kegiatan melalui Zoom Meeting dari Ruang Media Center Bawaslu Kabupaten Banjarnegara.

Mengangkat tema “Strategi Menggerakkan Komunitas Kader Pengawas Partisipatif”, diskusi menjadi ruang berbagi gagasan dan praktik baik dalam menjaga keberlanjutan peran kader pengawas partisipatif, khususnya pada masa non-tahapan Pemilu.

Pembahasan diarahkan pada upaya agar kader yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan pengawasan partisipatif tidak berhenti sebatas menjadi peserta kegiatan. Kader perlu terus terhubung dalam jejaring, memiliki ruang aktualisasi, serta didorong untuk membangun inisiatif pengawasan yang tumbuh dari lingkungan masyarakat.

Sejumlah strategi turut mengemuka dalam diskusi, mulai dari mengenali dan memetakan potensi masing-masing kader, menyegarkan citra serta identitas komunitas, memperluas kolaborasi, mendiversifikasi peran kader, hingga memberikan apresiasi nonmateri. Langkah tersebut dinilai penting untuk menumbuhkan rasa memiliki sehingga kader dapat tetap aktif dan konsisten meskipun Pemilu sedang berada pada masa non-tahapan.

Kegiatan yang diikuti jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah tersebut menghadirkan Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kabupaten Wonogiri Slamet Mugiyono serta Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kabupaten Semarang Muharom Al Rosyid sebagai narasumber.

Dalam kegiatan tersebut juga ditegaskan bahwa tantangan pengawasan partisipatif tidak hanya terletak pada pembentukan kader, tetapi bagaimana menjaga kader yang telah terbentuk agar terus terkoneksi, diberdayakan, dan memperoleh ruang untuk memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat.

Anggota Bawaslu Kabupaten Banjarnegara Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas, Muh Tolkhah Mansur, menilai keberlanjutan jejaring kader menjadi bagian penting dalam memperluas pengawasan Pemilu berbasis masyarakat.

“Kader pengawas partisipatif merupakan mitra strategis Bawaslu dalam membangun kesadaran pengawasan di tengah masyarakat. Karena itu, setelah proses pendidikan selesai, komunikasi dan ruang keterlibatan mereka harus tetap kita jaga. Masa non-tahapan justru menjadi kesempatan untuk memperkuat jejaring, meningkatkan literasi kepemiluan, dan menumbuhkan inisiatif pengawasan dari masyarakat,” ujarnya.

Melalui LPP Volume 21, Bawaslu Kabupaten Banjarnegara memperoleh pengayaan dalam merawat dan mengembangkan komunitas pengawas partisipatif. Penguatan jejaring tersebut diharapkan mampu menjaga keterlibatan masyarakat secara berkelanjutan sekaligus menjadi modal penting dalam mempersiapkan pengawasan pada tahapan Pemilu mendatang.