Sadar Politik Dimulai dari Hal Terdekat: Bawaslu Banjarnegara Ajak Warga Brengkok Tolak Politik Uang demi Demokrasi yang Bermartabat

BANJARNEGARA – Anggota Bawaslu Kabupaten Banjarnegara Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Sukarno, menjadi narasumber dalam kegiatan Pendidikan Politik Masyarakat dan Peningkatan Demokrasi di Desa Brengkok, Kecamatan Susukan, Selasa (10/11/2026). Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) bersama DPRD Kabupaten Banjarnegara tersebut menghadirkan narasumber dari Bawaslu, KPU, dan DPRD.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Bakesbangpol Kabupaten Banjarnegara. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa pendidikan politik merupakan sarana penting untuk membentuk masyarakat yang cerdas, kritis, serta memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Dalam pemaparannya, Sukarno mengajak masyarakat memahami bahwa politik bukan sesuatu yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Menurutnya, dinamika politik bahkan dapat ditemukan dalam lingkungan terkecil, yakni keluarga.

“Politik sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita. Dalam rumah tangga pun terdapat dinamika politik, mulai dari pembagian peran dan tanggung jawab hingga proses pengambilan keputusan yang melibatkan anggota keluarga,” jelas Sukarno.

Ia mencontohkan bahwa keputusan mengenai pendidikan anak, tempat tinggal, pekerjaan, hingga pengelolaan keuangan keluarga membutuhkan komunikasi dan kesepakatan bersama. Perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar sepanjang dapat diselesaikan melalui musyawarah dan sikap saling menghormati.

Menurut Sukarno, rumah tangga yang sehat bukan berarti tidak memiliki perbedaan kepentingan, melainkan mampu mengelolanya secara adil dan bijaksana. Prinsip tersebut juga berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan penyelenggaraan demokrasi.

Selain itu, Sukarno menyoroti praktik politik uang sebagai salah satu kerawanan yang perlu diwaspadai masyarakat. Ia menjelaskan bahwa politik uang berkaitan dengan relasi antara uang, kekuasaan, dan kepentingan yang dapat memengaruhi kualitas demokrasi serta proses pemilihan pemimpin.

“Demokrasi yang baik harus dibangun melalui kesadaran masyarakat, bukan karena iming-iming uang atau kepentingan sesaat. Masyarakat perlu memahami bahwa pilihan politik memiliki konsekuensi terhadap masa depan daerah,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia mengajak masyarakat untuk tidak hanya menjadi pemilih, tetapi juga berperan aktif dalam pengawasan partisipatif, termasuk menyampaikan informasi kepada Bawaslu apabila menemukan dugaan pelanggaran pemilu maupun pemilihan.

Penguatan pendidikan politik dan keterlibatan masyarakat diharapkan menjadi fondasi dalam menjaga integritas demokrasi sekaligus menciptakan kehidupan masyarakat yang damai dan sejahtera.