Lompat ke isi utama

Berita

Warga yang Paham, Pelanggaran Pemilu Tak Punya Tempat: Bawaslu Banjarnegara Ajak Warga Karangsari Berani Mengawasi dan Melapor

pejawaran

BANJARNEGARA – “Pendidikan politik tidak hanya sekadar mencoblos, tetapi juga dengan sadar mengawasi hasil yang dicoblos.” Pesan itu disampaikan Anggota Bawaslu Kabupaten Banjarnegara Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi, Ratih Mutiara Permatasari, di hadapan warga Desa Karangsari, Kecamatan Pejawaran, Senin (16/11/2026).

Menurut Ratih, setiap suara warga membawa dampak besar bagi kehidupan masyarakat selama lima tahun ke depan. Karena itu, pilihan semestinya lahir dari pertimbangan yang matang, bukan dari iming-iming materi atau pendekatan emosional. Ia menyebut politik uang masih menjadi perhatian utama Bawaslu dalam upaya pencegahan dan penanganannya.

Ratih menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan Pendidikan Politik Masyarakat dan Peningkatan Demokrasi yang diselenggarakan Bakesbangpol bersama DPRD Kabupaten Banjarnegara. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran politik masyarakat serta memperkuat partisipasi warga dalam menjaga kualitas demokrasi. Selain Bawaslu, kegiatan ini menghadirkan Anggota KPU Kabupaten Banjarnegara Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM, Castro Suwito, serta Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara, Ahmad Sriyadi. Para narasumber menyampaikan materi sesuai bidang masing-masing untuk memperkaya pemahaman warga.

Ratih menekankan bahwa partisipasi pemilih yang tinggi belum cukup jika tidak dibarengi kualitas. Pemilih yang kritis, memahami hak dan kewajibannya, serta berani mengawasi disebutnya sebagai fondasi lahirnya pemilu yang jujur, adil, bermartabat, dan berintegritas.

Di sisi lain, ia mengakui Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri. Jumlah pengawas yang terbatas membuat kehadiran warga sebagai mata dan telinga pemilu menjadi sangat penting. “Jika menemukan dugaan pelanggaran, jangan ragu menyampaikannya kepada Bawaslu,” ujarnya. Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dilarang berkampanye, sehingga warga diharapkan ikut menjaga netralitas di lingkungan masing-masing.

Ke depan, Bawaslu Kabupaten Banjarnegara berharap semakin banyak warga desa yang melek pengawasan pemilu, sehingga setiap tahapan pemilu dapat dikawal bersama oleh penyelenggara dan masyarakat.