Bawaslu Banjarnegara Ajak Masyarakat Bertransformasi dari Pemilih Menjadi Pengawas Demokrasi

Banjarnegara - Ketua Bawaslu Kabupaten Banjarnegara, Rinta Arief Laksono, menghadiri kegiatan Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Banjarnegara, Selasa (3/11/2026), bertempat di Aula Desa Kebakalan, Kecamatan Mandiraja. Dalam kegiatan tersebut, Rinta menyampaikan materi pendidikan politik dengan tema “Dari Pemilih Menjadi Pengawas Demi Demokrasi yang Lebih Baik”.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Subbidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama Bakesbangpol Banjarnegara Eko Setio Budi, Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara Fraksi PKS H. Dedi Suromli, S.Pd., serta Kepala Desa Kebakalan Kecamatan Mandiraja. Dalam pemaparannya, Rinta menjelaskan bahwa pendidikan politik merupakan upaya meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan partisipasi masyarakat agar menjadi warga negara yang kritis, aktif, dan bertanggung jawab. Menurutnya, politik bukan hanya menjadi urusan elite, melainkan bagian dari kehidupan seluruh warga negara.

Rinta mengajak masyarakat untuk tidak hanya menjadi pemilih pasif yang sekadar datang ke TPS saat hari pemungutan suara, tetapi juga berperan aktif dalam mengawal proses demokrasi. Masyarakat perlu memahami visi, misi, dan rekam jejak calon maupun partai politik, mengawasi setiap tahapan pemilu, serta berani melaporkan apabila menemukan dugaan pelanggaran. Ia juga menekankan bahwa pengawasan masyarakat diperlukan sejak tahapan perencanaan dan penyusunan regulasi, pendaftaran peserta pemilu, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, hingga penetapan hasil dan penyelesaian sengketa.

Lebih lanjut, Rinta menyampaikan bahwa masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengawasan dengan memantau informasi kepemiluan, mengawasi kegiatan kampanye dan netralitas ASN, TNI/Polri, serta melaporkan dugaan pelanggaran melalui kanal resmi Bawaslu. Ia juga menyoroti sejumlah tantangan demokrasi, di antaranya politik uang, praktik kecurangan, hoaks dan disinformasi, polarisasi, politik identitas, rendahnya literasi politik, serta apatisme masyarakat. Dalam hal ini, kader partai politik juga memiliki peran strategis sebagai penggerak pendidikan politik di akar rumput, penyambung informasi yang benar, dan penjaga nilai-nilai demokrasi serta persatuan.

Melalui kegiatan ini, Rinta berharap kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengawal demokrasi semakin meningkat. Ia menegaskan bahwa demokrasi yang berkualitas tidak dapat hanya diserahkan kepada pemerintah, penyelenggara pemilu, maupun partai politik, tetapi membutuhkan kerja sama seluruh elemen masyarakat.

“Demokrasi bukan hanya tentang memilih, tetapi juga tentang mengawasi,” ungkapnya.

Dengan demikian, masyarakat diharapkan tidak lagi sekadar menjadi penonton, melainkan turut mengambil peran dalam menjaga integritas pemilu dan mewujudkan demokrasi yang lebih baik.