Bawaslu Banjarnegara Koordinasi dengan KPU Terkait Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan

Banjarnegara-Bawaslu Kabupaten Banjarnegara melaksanakan koordinasi dengan KPU Kabupaten Banjarnegara terkait pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), Rabu (7/1/2025).

Koordinasi tersebut dihadiri oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Banjarnegara Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Sukarno, bersama Staf Sekretariat, serta Anggota KPU Kabupaten Banjarnegara Divisi Teknis Penyelenggara, Bambang Puji Prasetya, yang didampingi Kasubbag Teknis Penyelenggara.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas surat KPU Kabupaten Banjarnegara perihal Pemberitahuan Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan melalui SIPOL Semester II Tahun 2025 yang telah diterima oleh Bawaslu Kabupaten Banjarnegara.

Dalam koordinasi tersebut, Sukarno menyampaikan bahwa tampilan SIPOL pada akun Bawaslu masih bersifat terbatas, tidak serinci akun KPU, serta belum menyediakan menu pemutakhiran data partai politik. Kondisi tersebut menyebabkan Bawaslu perlu melakukan koordinasi lebih lanjut guna memperoleh informasi detail terkait hasil verifikasi yang dilakukan KPU serta menyesuaikannya dengan hasil pengawasan Bawaslu.

Sementara itu, Bambang Puji Prasetya menjelaskan bahwa terdapat 10 (sepuluh) partai politik yang melakukan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan. KPU Kabupaten Banjarnegara telah melaksanakan verifikasi pada 30 Desember 2025, dan hasil rekapitulasi pemutakhiran data tersebut telah disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Banjarnegara. Adapun hasil verifikasi masing-masing partai politik dituangkan dalam Berita Acara yang memuat keterangan kesesuaian atau ketidaksesuaian dokumen yang diunggah dalam SIPOL.

Melalui kegiatan koordinasi ini, diharapkan sinergitas antara Bawaslu dan KPU Kabupaten Banjarnegara dapat terus terjaga, baik pada tahapan penyelenggaraan pemilu maupun pada masa non-tahapan, guna mendukung terciptanya penyelenggaraan pemilu yang transparan dan akuntabel.