Bawaslu Banjarnegara Silaturahmi ke DPD PKS, Dorong Pemilu Berintegritas

Banjarnegara – Bawaslu Kabupaten Banjarnegara melaksanakan silaturahmi dengan jajaran Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera (DPD PKS) Kabupaten Banjarnegara, Kamis (22/10/2026), di Kantor DPD PKS. Kegiatan ini bertujuan mempererat komunikasi dan kerja sama antara Bawaslu dan partai politik pada masa di luar tahapan pemilu, sebagai upaya bersama mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.

Ketua DPD PKS Kabupaten Banjarnegara, Dedi Suromli, menyampaikan bahwa silaturahmi penting untuk memperkuat sinergi sekaligus memperoleh masukan atas kekurangan yang perlu diperbaiki, karena sebuah organisasi terkadang sulit melihat kekurangannya sendiri. Ia juga menyebut PKS berupaya mendorong pendidikan politik agar praktik politik dijalankan secara santun dan bertanggung jawab.

Ketua Bawaslu Kabupaten Banjarnegara, Rinta Arief Laksono, menjelaskan bahwa masa non-tahapan perlu dimanfaatkan untuk menjaga hubungan dengan para pemangku kepentingan, karena pada masa tahapan padatnya kegiatan sering menjadi kendala komunikasi. Menurutnya, Bawaslu saat ini mengedepankan pencegahan sebagai langkah awal pengawasan, tanpa mengesampingkan penindakan sesuai ketentuan. Ia menegaskan bahwa situasi yang kondusif selama tahapan merupakan hasil kerja bersama penyelenggara, peserta pemilu, dan masyarakat.

Rinta juga berharap kontestasi politik ke depan lebih mengutamakan visi, misi, dan program, bukan materi atau politik uang. Untuk itu, Bawaslu mendorong terwujudnya desa antipolitik uang (Desa APU), dengan Desa Cendana disebut sebagai salah satu contoh. Ia pun menilai Pilkada Banjarnegara 2024 sebagai contoh positif kedewasaan berdemokrasi, ketika pasangan calon terpilih fokus bekerja dan pasangan yang belum menang menerima hasil dengan lapang dada.

Anggota Bawaslu sekaligus Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Diklat, Pursito, mengapresiasi peran kader dan saksi partai politik dalam membantu pengawasan pemilu, serta menilai pendidikan dan pelatihan bagi mereka perlu terus dilakukan. Sementara itu, Anggota Bawaslu sekaligus Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Sukarno, menambahkan bahwa koordinasi dengan PKS selama tahapan telah berjalan baik, dan menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan serta jadwal kampanye demi menjaga ketertiban.

Di akhir pertemuan, Bawaslu menegaskan keterbukaan terhadap kritik, saran, dan masukan sebagai bagian dari pengawasan publik sekaligus bahan evaluasi. Kerja sama ini tidak ditujukan untuk mengutamakan kepentingan pihak tertentu, melainkan memastikan setiap tahapan pemilu berjalan sesuai ketentuan, mendorong partisipasi masyarakat, serta menjaga integritas dan legitimasi hasil pemilu.