Bawaslu dan MAN 1 Perkuat Sinergi, Teken MoU Pendidikan Demokrasi dan Pengawasan Partisipatif untuk Generasi Muda
|
Banjarnegara – Bawaslu Kabupaten Banjarnegara menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Banjarnegara tentang Pendidikan Demokrasi dan Pengawasan Partisipatif, Kamis (22/10/2026). Kerja sama ini menjadi landasan pelaksanaan kegiatan pendidikan demokrasi dan pengawasan partisipatif bagi peserta didik madrasah.
Hadir dari Bawaslu, Ketua dan anggota didampingi Kepala Subbagian Pengawasan Pemilu dan Humas. Mereka disambut Kepala MAN 1, H. Ridlo Pramono, bersama Wakil Kepala Madrasah Bidang Hubungan Masyarakat, Fahmi Akbar Mubarok. Penandatanganan dilakukan oleh Ketua Bawaslu, Rinta Arief Laksono, dan Kepala MAN 1, Ridlo Pramono.
Kepala MAN 1 menyambut baik kerja sama ini dan menilainya penting bagi peserta didik agar memiliki pemahaman demokrasi yang benar sejak dini. “Kami berharap kerja sama ini dapat berjalan dengan baik dan memberi manfaat nyata bagi anak-anak kami,” ujar Ridlo Pramono. Ia juga berharap kolaborasi ini membekali siswa dengan sikap kritis, kepedulian, dan integritas sebagai calon pemilih pemula.
Ruang lingkup kerja sama meliputi seminar, sosialisasi, Focus Group Discussion (FGD), dan diskusi publik, serta simulasi dan pendampingan pemilihan ketua OSIS sebagai pembelajaran praktik demokrasi secara langsung. Kerja sama ini juga membuka kesempatan praktik kerja lapangan bagi peserta didik.
Dalam sambutannya, Rinta Arief Laksono menegaskan arti penting penandatanganan ini. “Bagi kami, kegiatan hari ini bukan sekadar penandatanganan dokumen atau pemenuhan agenda kelembagaan. Kami memandangnya sebagai langkah strategis untuk mempertemukan dua kepentingan yang sesungguhnya saling berkaitan, yaitu dunia pendidikan dan penguatan demokrasi,” ujarnya. Ia berharap MoU ini ditindaklanjuti dengan program yang terencana, berkelanjutan, dan dapat dievaluasi.
Rinta juga menegaskan bahwa kerja sama ini tetap berada dalam koridor tugas dan kewenangan masing-masing lembaga. “Bagi Bawaslu, madrasah merupakan mitra strategis untuk membangun kesadaran demokrasi, bukan untuk mengarahkan pilihan politik peserta didik,” tegasnya.
