Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Banjarnegara Terima Audiensi Perisai Demokrasi Bangsa, Perkuat Kolaborasi Pengawasan Partisipatif

pdb

Banjarnegara – Bawaslu Kabupaten Banjarnegara menerima audiensi dari Perisai Demokrasi Bangsa di Kantor Bawaslu Kabupaten Banjarnegara, Jumat (17/7/2026). Audiensi tersebut menjadi momentum untuk mempererat sinergi dalam membangun demokrasi yang partisipatif melalui kolaborasi antara penyelenggara pemilu dan masyarakat.

Hadir dalam audiensi tersebut Ketua Perisai Demokrasi Indonesia, M. Rikza Hasballa. Ketua Perisai Demokrasi Bangsa Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Rizqinal Mubarok serta Ketua Perisai Demokrasi Bangsa Kabupaten Jepara, Boyolali, Magelang, dan Banjarnegara. Kedatangan rombongan disambut langsung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Banjarnegara, Rinta Arief Laksono, didampingi Anggota Bawaslu Kabupaten Banjarnegara Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat, Muh. Tolkhah Mansur, beserta jajaran staf sekretariat.

Ketua Perisai Demokrasi Bangsa, Rizka, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut bertujuan untuk memperkenalkan organisasi Perisai Demokrasi Bangsa secara kelembagaan kepada Bawaslu Kabupaten Banjarnegara. Ia menyampaikan bahwa organisasi tersebut telah berdiri selama kurang lebih tiga setengah tahun dan kini telah berkembang hingga tingkat nasional.

"Perisai Demokrasi Bangsa merupakan wadah yang menghimpun berbagai komunitas alumni Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) dan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) yang dibentuk oleh Bawaslu. Kami ingin terus menjadi mitra strategis Bawaslu dalam memperkuat pendidikan demokrasi dan pengawasan partisipatif," ungkap Rizka.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Bawaslu Kabupaten Banjarnegara, Rinta Arief Laksono, menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan semangat kolaborasi yang ditunjukkan Perisai Demokrasi Bangsa. Menurutnya, pengawasan pemilu bukan hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat.

"Pengawasan pemilu tidak bisa dilakukan oleh Bawaslu sendiri. Kehadiran organisasi seperti Perisai Demokrasi Bangsa menjadi energi positif untuk memperkuat pengawasan partisipatif. Apalagi organisasi ini diisi oleh anak-anak muda yang memiliki semangat tinggi sehingga sangat tepat untuk menjadi mitra dalam memberikan edukasi dan sosialisasi kepada pemilih pemula," ujar Rinta.

Ia menambahkan bahwa saat ini komposisi pemilih di Indonesia didominasi oleh generasi muda, khususnya Generasi Z dan generasi milenial. Oleh karena itu, keterlibatan komunitas kepemudaan dalam menyebarluaskan nilai-nilai demokrasi dan pengawasan menjadi sangat penting untuk meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat.

Sementara itu, Ketua Perisai Demokrasi Bangsa Provinsi Jawa Tengah menyampaikan bahwa organisasinya tidak hanya berperan dalam pendidikan demokrasi, tetapi juga telah mendukung kerja-kerja pengawasan Bawaslu melalui kegiatan uji petik di lapangan. Dukungan tersebut diwujudkan melalui pembentukan Laskar Jaga Hak Pilih, sebuah gerakan yang berfokus pada perlindungan hak pilih masyarakat dan pengawasan data pemilih.

Selain itu, Perisai Demokrasi Bangsa juga menegaskan komitmennya untuk terus bergerak di bidang demokrasi, tidak hanya saat tahapan pemilu berlangsung.

"Sebagaimana Bawaslu dan KPU yang tetap bekerja meskipun tidak sedang berada dalam tahapan pemilu, Perisai Demokrasi Bangsa juga ingin terus berkontribusi melalui berbagai program yang berkaitan dengan demokrasi. Kami tidak ingin menjadi organisasi yang hanya aktif ketika pemilu berlangsung, tetapi juga hadir dalam penguatan demokrasi pada masa non-tahapan," jelasnya.

Di akhir audiensi, Rinta Arief Laksono berpesan agar semangat para pemuda yang tergabung dalam Perisai Demokrasi Bangsa dapat diwujudkan melalui keterlibatan aktif dalam mengembangkan Desa Anti Politik Uang (Desa APU) dan Desa Pengawasan yang telah dibentuk oleh Bawaslu di berbagai daerah.

"Saya berharap teman-teman Perisai Demokrasi Bangsa dapat ikut menghidupkan Desa APU dan Desa Pengawasan. Jika gerakan ini terus dipupuk sejak masa non-tahapan, saya optimistis ketika tahapan pemilu dimulai, Desa APU dan Desa Pengawasan akan tumbuh dan berkembang layaknya jamur yang tumbuh di musim hujan. Dengan begitu, budaya pengawasan partisipatif akan semakin mengakar di tengah masyarakat," pungkas Rinta.